Inikah Kisah Kasih Tak Sampai?

Dahlan Iskan : Mantan Dirut PLN

Malam itu saya sudah berada di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Siap berangkat ke Amsterdam, Belanda. Tas sudah masuk bagasi. Saya cek lagi paspor untuk melihat dokumen imigrasi. Semua beres. Saya pun siap-siap, sebentar lagi boarding. Istri saya sudah berada di Eropa tiga hari lebih dulu. Mendampingi anak sulung saya yang menjabat Dirut Jawa Pos, yang menerima penghargaan dari persatuan koran sedunia. Jawa Pos terpilih sebagai koran terbaik dunia tahun ini.

Saya pun kirim BBM kepada direksi PLN untuk memberi tahu saat boarding sudah dekat. “Kapan pulangnya, Pak Dis?” tanya seorang direktur. “Tanggal 21 Oktober. Setelah kabinet baru diumumkan,” jawab saya. “Ooh, ini kepergian untuk ngelesi ya,” guraunya.

Saya memang tidak kepengin jadi menteri. Saya sudah telanjur jatuh cinta dengan PLN. Instansi yang dulu saya benci mati-matian ini telah membuat saya sangat bergairah dan serasa muda kembali. Bukan karena tergiur fasilitas dan gaji besar, tapi saya merasa telah menemukan model transformasi korporasi yang sangat besar yang biasanya sulit berubah. Saya juga tidak habis pikir mengapa PLN bisa berubah menjadi begitu dinamis. Beberapa faktor terlintas di pikiran saya.

Pertama, mayoritas orang PLN adalah orang yang berotak encer. Problem-problem sulit cepat mereka pecahkan. Sejak dari konsep, roadmap, sampai aplikasi teknisnya.

Kedua, latar belakang pendidikan orang PLN umumnya teknologi sehingga sudah terbiasa berpikir logis.

Ketiga, gelombang internal yang menghendaki PLN menjadi perusahaan yang baik/maju ternyata sangat-sangat besar.

Keempat, intervensi dari luar yang biasanya merusak sangat minimal.

Kelima, iklim yang diciptakan Men BUMN Bapak Mustafa Abubakar sangat kondusif yang memungkinkan lahirnya inisiatif-inisiatif besar dari korporasi.

Lima faktor itu yang membuat saya hidup bahagia di PLN. Dengan modal lima hal itu pula, komitmen apa pun untuk menyelesaikan persoalan rakyat di bidang kelistrikan bisa cepat terwujud. Itulah sebabnya saya berani membayangkan, akhir 2012 adalah saat yang sangat mengesankan bagi PLN.

Pada hari itu nanti, energy mix sudah sangat baik. Berarti penghematan bisa mencapai angka triliunan rupiah. Jumlah mati lampu sudah mencapai standar internasional untuk negara sekelas Indonesia. Penggunaan meter prabayar sudah menjadi yang terbesar di dunia. Rasio elektrifikasi sudah di atas 75 persen. Provinsi-provinsi yang selama ini dihina dengan cap “ayam mati di lumbung” sudah terbebas dari ejekan itu. Sumsel, Riau, Kalsel, Kaltim, dan Kalteng yang selama ini menjadi simbol “ayam mati di lumbung energi” sudah surplus listrik.

Pada akhir 2012 itu nanti, tepat tiga tahun saya di PLN, saatnya saya mengambil keputusan untuk kepentingan diri saya sendiri: berhenti! Saya ingin kembali menjadi orang bebas. Tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan orang bebas. Apalagi, orang bebas yang sehat, punya istri, punya anak, punya cucu, dan he he punya uang! Bisa ke mana pun mau pergi dan bisa mendapatkan apa pun yang dimau. Saya tahu masa jabatan saya memang lima tahun, tapi saya sudah sepakat dengan istri untuk hanya tiga tahun.

Niat seperti itu sudah sering saya kemukakan kepada sesama direksi. Terutama di bulan-bulan pertama dulu. Tapi, mereka melarang saya menyampaikannya secara terbuka. Khawatir menganggu kestabilan internal PLN. Mengapa? “Takut sejak jauh-jauh hari sudah banyak yang memasang strategi mengincar kursi Dirut,” ujarnya.

“Bukan strategi memajukan PLN,” tambahnya. “Lebih baik selama tiga tahun itu kita menyusun perkuatan internal agar sewaktu-waktu Pak Dis meninggalkan PLN kultur internal kita sudah baik,” katanya pula.

Saya setuju untuk menyimpan “dendam tiga tahun” itu. Organisasi sebesar PLN memang tidak boleh sering guncang. Terlalu besar muatannya. Kalau kendaraannya terguncang-guncang terus, bisa mabuk penumpangnya. Kalau 50.000 orang karyawan PLN mabuk semua, muntahannya akan menenggelamkan perusahaan.

Sepeninggal saya ini pun tidak boleh ada guncangan. Saya akan mengusulkan ke menteri BUMN yang baru untuk memilih salah seorang di antara direksi yang ada sekarang, yang terbukti sangat mampu memajukan PLN. Kalau di antara direksi sendiri ada yang ternyata berebut, saya akan usulkan untuk diberhentikan sekalian. Tapi, tidak mungkin direksi yang ada sekarang punya sifat seperti itu.

Saya sudah menyelaminya selama hampir dua tahun. Saya merasakan tim direksi PLN ini benar-benar satu hati, satu rasa, dan satu tekad. Ini sudah dibuktikan, ketika PLN menerima tekanan intervensi yang luar biasa besar, direksi sangat kompak menepis.

Kekompakan seperti itu yang juga membuat saya semakin bergairah untuk bekerja keras mempercepat transformasi PLN. Saya menyadari waktu tidak banyak. Keinginan untuk bisa segera menjadi orang bebas tidak boleh menyisakan agenda yang menyulitkan masa depan PLN. Itulah sebabnya moto PLN yang lama yang berbunyi “listrik untuk kehidupan yang lebih baik” kita ganti untuk sementara dengan moto yang lebih sederhana tapi nyata: Kerja! Kerja! Kerja!

Tanggal 27 Oktober 2011 nanti, bertepatan dengan Hari Listrik Nasional, moto baru itu akan digemakan ke seluruh Indonesia. Kerja! Kerja! Kerja! Sebenarnya ada satu kalimat yang saya usulkan sebelum kata kerja! kerja! kerja! itu. Lengkapnya begini: Jauhi politik! Kerja! Kerja! Kerja!

Tapi, teman-teman PLN menyarankan kalimat awal itu dihapus saja agar tidak menimbulkan komplikasi politik. Tentu saya setuju. Saya tahu, berniat menjauhi politik pun bisa kena masalah politik!

Sudah lama saya ingin naik business class yang baru dari Garuda Indonesia. Kesempatan ke Eropa ini saya pergunakan dengan baik. Toh bayar dengan uang pribadi. Saya dengar business class-nya Garuda sekarang tidak kalah mewah dengan penerbangan terkenal lainnya. Saya ingin merasakannya. Saya ingin membandingkannya. Kebetulan saat umrah Lebaran lalu saya sempat naik business class pesawat terbaru Emirat A380 yang ada barnya itu.

Sejak awal, sejak sebelum menjabat CEO PLN, saya memang mengagumi transformasi yang dilakukan Garuda. Saya dengar di Singapura pun kini Garuda sudah mendarat di terminal tiga. Lambang presitise dan keunggulan. Tidak lagi mendarat di terminal 1 yang sering menimbulkan ejekan “ini kan pesawat Indonesia, taruh saja di terminal 1 yang paling lama itu!”

Beberapa menit lagi saya akan merasakan kali pertama business class jarak jauh Garuda yang baru. Saya seperti tidak sabar menunggu boarding. Di saat seperti itulah tiba-tiba; “Ini ada tilpon untuk Pak Dahlan,” ujar keluarga saya yang akan sama-sama ke Eropa sambil menyodorkan HP-nya.

Telepon pun saya terima. Saya tercenung. “Tidak boleh berangkat! Ini perintah Presiden!” bunyi telepon itu. “Wah, saya kena cekal,” kata saya dalam hati. Mendapat perintah untuk membatalkan terbang ke Eropa, pikiran saya langsung terbang ke mana-mana.

Ke Wamena yang listriknya harus cukup dan 100 persen harus dari tenaga air tahun depan. Ke Buol yang baru saya putuskan segera bangun PLTGB (pembangkit listrik tenaga gas batu bara) agar dalam delapan bulan sudah menghasilkan listrik. Ke PLTU Amurang yang tidak selesai-selesai.

Ke Flores yang membuat saya bersumpah untuk menyelesaikan PLTP (pembangkit listrik tenaga panas bumi) Ulumbu sebelum Natal ini. Saya tahu, teman-teman di Ulumbu bekerja amat keras agar sumpah itu tidak menimbulkan kutukan.

Pikiran saya juga terbang ke Lombok yang kelistrikannya selalu mengganggu pikiran saya. Sampai-sampai mendadak saya putuskan harus ada mini LNG di Lombok dalam waktu cepat. Ini saya simpulkan setelah kembali meninjau Lombok malam-malam minggu lalu. Saya tidak yakin, PLTU di sana bisa menyelesaikan masalah Lombok dengan tuntas.

Pikiran saya terbang ke Bali, membayangkan transmisi Bali Crossing yang akan menjadi tower tertinggi di dunia. Ke Banten Selatan dan Jabar Selatan yang tegangan listriknya begitu rendah seperti takut menyetrum Nyi Roro Kidul.

Meski masih tercenung di ruang tunggu Garuda, pikiran saya juga terbang ke Lampung yang enam bulan lagi akan surplus listrik dengan selesainya PLTU baru dan geotermal Ulubellu.

Juga teringat GM Lampung Agung Suteja yang saya beri beban berat untuk menyelesaikan nasib 10.000 petambak udang di Dipasena dalam waktu tiga bulan. Padahal, dia baru dapat beban berat menyelesaikan 80.000 warga yang harus secara masal pindah mendadak dari listrik koperasi ke listrik PLN.

Pikiran saya juga terbang ke Manna di selatan Bengkulu. Saya kepikir apakah saya masih boleh datang ke Manna tanggal 30 Desember, seperti yang saya janjikan untuk bersama-sama rakyat setempat syukuran terselesaikannya masalah listrik yang rumit di Manna. Saya terpikir Rengat, Tembilahan, Selatpanjang, Siak, dan Bagan Siapi-api yang saya programkan tahun depan harus beres.

Saya teringat Medan dan Tapanuli: alangkah hebatnya kawasan ini kalau listriknya tercukupi, tapi juga ingat alangkah beratnya persoalan di situ: proyek Pangkalan Susu yang ruwet, izin Asahan 3 yang belum keluar, PLTP Sarulla yang bertele-tele, dan Bandara Silangit yang belum juga dibesarkan.

Pikiran saya terus melayang ke Jambi yang akan menjadi percontohan penyelesaian problem terpelik sistem kelistrikan: problem peaker. Di sana lagi dibangun terminal compressed gas storage (CNG) yang kalau berhasil akan menjadi model untuk seluruh Indonesia. Saya ingin sekali melihatnya mulai beroperasi beberapa bulan lagi. Masihkah saya boleh menengok bayi Jambi itu nanti?

Juga ingat Seram di Maluku yang harus segera membangun minihidro. Lalu, bagaimana nasib program 100 pulau harus berlistrik 100 persen tenaga matahari. Ingat Halmahera, Sumba, Timika.

Tentu saya juga ingat Pacitan. PLTU di Pacitan belum menemukan jalan keluar. Yakni, bagaimana mengatasi gelombang dahsyat yang mencapai 8 meter di situ. Ini sangat menyulitkan dalam membangun breakwater untuk melindungi pelabuhan batu bara.

Dan Rabu 23 Oktober lusa saya janji ke Nias. Dan bermalam di situ. Empat bupati di Kepulauan Nias sudah bertekad mendiskusikan bersama bagaimana membangun Nias dengan terlebih dahulu mengatasi masalah listriknya.

Yang paling membuat saya gundah adalah ini: saya melihat dan merasakan betapa bergairahnya seluruh jajaran PLN saat ini untuk bekerja keras memperbaiki diri. Saya seperti ingat satu per satu wajah teman-teman PLN di seluruh Indonesia yang pernah saya datangi.

Dengan pikiran yang gundah seperti itulah, saya berdiri. Mengurus pembatalan terbang ke Eropa. Menarik kembali bagasi, membatalkan boarding, mengusahakan stempel imigrasi, dan meninggalkan bandara.

Hati saya malam itu sangat galau. Saya sudah telanjur jatuh cinta setengah mati kepada orang yang dulu saya benci: PLN. Tapi, belum lagi saya bisa merayakan bulan madunya, saya harus meninggalkannya. Inikah yang disebut kasih tak sampai? (*)

Mengatasi Punggung Sumatera Yang Mahal

Menyusuri punggung pegunungan Bakit Barisan di pantai barat Sumatera hari Minggu dan Senin lalu (2 dan 3 Oktober 2011), saya terus terpikir betapa akan mahalnya menyediakan listrik untuk wilayah ini. Dari satu kota kecil ke kota kecil lainnya jaraknya seperti dari Belanda ke Luxemburg. Bahkan lebih berat dari itu. Harus melewati hutan dan gunung. Pilihannya serba simalakama. Dilayani dengan jaringan kecil tegangan listriknya rendah. Dilayani dengan transmisi besar biayanya akan bertriliun-triliun.

Membayangkan semua kesulitan itu saya bermimpi betapa mudahnya menyiapkan listrik untuk negara seperti Singapura: wilayahnya kecil, tidak ada hutan dan gunung, kampung-kampungnya berdekatan dan bahkan jarak antar rumahnya seperti amplop dan perangko: semua rumah saling menempel karena  berbentuk rumah susun yang tinggi.

Sedang untuk melistriki punggung Sumatera yang panjang ini otak benar-benar harus diputar. Maka biar pun perjalanan ini berkelok-kelok, naik dan turun,  rasanya tidak akan sempat mabuk. Pikiran terjepit di antara pilihan-pilihan yang serba sulit. Apalagi banyak hutan lindung yang tidak bisa disentuh.

Kota-kota yang saya lalui ini (Pringsewu, Ulubelu, Kota Agung, Wonosobo, Banjarnegoro, Krui, Manna, Binahun dan berakhir di Bengkulu) memang sudah berlistrik. Tapi kualitasnya masih jelek. Jarak antar kota itu lebih jauh dari Zurich di Swiss ke Paris di Perancis.

Kualitas listrik yang jelek itu pun diproduksi dengan cara yang amat mahal. Menggunakan diesel. Sudah biayanya mencapai Rp 2.500/kWh masih sering mati-mati pula. Padahal harga jualnya ke masyarakat hanya Rp 650/kWh.

Perjalanan ini harus menemukan jalan keluarnya. Sepanjang jalan kami, saya dan beberapa pimpinan PLN setempat, terus mendiskusikannya. Kota kecil seperti Muko-muko dan Ipoh benar-benar sulit dipecahkan. Sangat jauh. Untuk membangun transmisi ke sini diperlukan biaya Rp 2 triliun. Padahal penduduknya hanya sedikit.

Mahalnya itu karena letak Muko-muko dan Ipoh di pertengahan antara gardu induk Padang dan gardu induk Bengkulu. Transmisinya harus ditarik dari Padang yang berjarak hampir 500 km. Sama dengan menarik transmisi dari Jakarta ke Semarang. Padahal ada gardu induk lain yang jaraknya hanya 70 km. Namun gardu induk itu berada di balik hutan lindung yang tidak bisa dilewati transmisi.

Bagaimana dengan kota-kota lainnya?

Untunglah proyek geothermal (panas bumi) Ulubelu di kabupaten Tanggamus berjalan lancar. Proyek yang kontraknya saya tandatangani 1,5 tahun lalu dengan Sumitomo ini hampir selesai. Bulan April nanti sudah akan memproduksi listrik 110 MW. Ketika meninjau proyek ini dan kemudian menelusuri kota-kota kecil di wilayah ini, terpikir ide baru.

Untuk Pringsewu, Kota Agung dan Wonosobo diambilkan saja listriknya langsung dari Ulubelu. Caranya cukup dengan membangun jaringan 20 kV sepanjang sekitar 40 km dari Ulubelu ke Wonosobo dan Kota Agung. Mesin diesel 10 MW yang boros di Wonosobo bisa diakhiri riwayatnya. Alhamdulillah, tiga kota ini bisa menemukan masa depan yang cerah untuk kelistrikannya. Saya membayangkan industri kopinya akan maju karena wilayah ini penghasil kopi yang sudah terkenal sejak zaman Belanda. Tambang emasnya juga bisa digarap. Saya terkesan dengan kampung-kampung di kabupaten Tanggamus ini. Begitu banyak rumah panggung tua yang sangat khas masa lalu. Bangunan-bangunan permanennya pun menunjukkan masa lalu yang jaya wilayah ini. Rencana membangun proyek transmisi yang mahal dari Pringsewu ke Kota Agung pun bisa dibatalkan.

Semula kami bermaksud bermalam di Manna. Setelah dikalkulasi kira-kira baru pukul 01.00 akan tiba di kota itu. Maka kami pun menyerah di kota Krui. Di sebuah losmen yang tidak menyediakan handuk dan sikat gigi. Tapi kami gembira bisa bermalam di Krui. Sebuah kota dengan masa lalu yang membuat bangga. Inilah kota yang dulunya, di masa jaya kopi dan cengkeh, menjadi pusat niaga.

Keesokan harinya, setelah olahraga jalan kaki di pantai Krui bersama teman-teman PLN setempat kami berangkat ke Manna. Teman-teman dari Lampung kembali ke Lampung. Diskusi mengenai kelistrikan Lampung sudah selesai. Ganti teman-teman dari PLN Bengkulu yang masuk ke mobil saya. Siap diskusi sepanjang jalan mengenai persoalan yang dihadapi Bengkulu.

Sudah lama kota-kota kecil di Bengkulu Selatan ini menderita. Bahkan masyarakat kota Binahun pernah sangat marah. Membakar kantor PLN setempat berikut pembangkit listriknya. Sambil singgah menyaksikan puing-puing akibat pembakaran itu saya mendengarkan kisah petugas PLN setempat. Terutama mengenai seorang istri petugas PLN yang sedang hamil delapan bulan yang harus sembunyi di bawah kolong tempat tidur untuk menghindari hujan batu. Dia sendirian di rumah itu karena suaminya sedang mencari bantuan ke kantor polisi.

Enam bulan lagi kota ini akan mendapat listrik dengan kualitas yang cukup baik. Yakni karena proyek transmisi dari Pagar Alam di Sumsel ke kota Manna sudah hampir selesai. Memang ada dua kendala yang berat, tapi dalam diskusi di perjalanan ini ditemukan cara mengatasinya. Yusuf Mirand yang memimpin pembangunan itu punya usul yang jitu yang langsung saya setujui untuk dilaksanakan. Maka akhir Desember nanti proyek ini selesai.

Mendengar kabar baik ini, Bupati Bengkulu Selatan yang mencegat saya di pinggir jalan sebelum masuk kota Manna langsung mengumpulkan pemuka masyarakat di pendopo kabupaten. Saya diminta menyampaikan kabar tersebut langsung ke tokoh-tokoh setempat.

Bupati ini memang harus kerja keras. Terpilih jadi bupatinya saja dengan susah payah. Inilah pilkada kabupaten kecil yang diikuti oleh sembilan pasang calon. Pilkadanya pun sampai tiga kali, bahkan nyaris empat kali.

Dahlan Iskan

CEO PLN

Alhamdulillah, Si Ujo Tidak Lancar

Alhamdulillah, pelaksanaan Si Ujo 22 September kemarin kurang lancar.
Kalau tidak, kita tidak tahu bahwa masih ada yang harus diperbaiki di bidang infrastruktur kita.
Alhamdulillah, infrastruktur kita ternyata diketahui belum sempurna. Kalau tidak, banyak program lain yang lebih penting dari Si Ujo akan menjadi korban. Misalnya sentralisasi layanan 123 yang langsung menyangkut hajat hidup rakyat pada umumnya.
Alhamdulillah, ada Si Ujo meski pelaksanaan hari pertamanya kurang lancar.
Manfaatnya sudah cukup banyak. Misalnya sudah banyak karyawan yang untuk menghadapi Si Ujo ini kembali mempelajari teori bidang tugasnya dan bahkan menyadari perlunya kompetensi seorang karyawan di bidang yang dikerjakannya.  Kalau tidak, maka karyawan PLN akan semakin jauh dari kompetensinya.
Alhamdulillah, Si Ujo gagal dilaksanakan secara simultan. Sehingga masih ada waktu sedikit bagi karyawan untuk meningkatkan sendiri kompetensi di bidangnya. Baik melalui belajar teori maupun memperbaiki praktek di pekerjaan sehari-hari. Kalau tidak, maka akan semakin banyak konsultan yang dipekerjakan di PLN. Padahal kemampuan konsultan itu belum tentu lebih hebat dari kemauan karyawan PLN.
Alhamdulillah, Si Ujo gagal dilaksanakan secara serentak 22 September kemarin. Berarti masih ada waktu tambahan satu hari untuk menyempurnakan diri. Yang berkemungkinan tidak lulus pun semakin kecil. Kalau tidak, akan terlalu banyak karyawan yang merasa gagal dalam hidup gara-gara tidak lulus Si Ujo. Kalau sampai perasaan itu muncul di kalangan karyawan dampaknya sangat negatif pada pengembangan jati diri seorang manusia. Padahal seandainya seorang karyawan tidak lulus Si Ujo pun sebenarnya bukan berarti karyawan tersebut bodoh atau tidak mampu.
Alhamdulillah, Si Ujo gagal dilaksanakan serentak untuk pertama kalinya di PLN ini. Sehingga manajemen memiliki lebih banyak waktu untuk meneruskan sosialisasi mengenai binatang apakah yang disebut Si Ujo itu.  Agar lebih banyak karyawan yang tahu maksud sesungguhnya Si Ujo. Kalau tidak, maka ada saja yang buruk sangka kepada Si Ujo. Misalnya dikira inilah cara untuk mem-PHK karyawan. Atau inilah cara untuk mengurangi karyawan. Atau inilah cara untuk menjual PLN –he he agak Joko Sembung, di mana nyambungnya?
Alhamdulillah, Si Ujo belum bisa dilaksanakan serentak kali ini. Sehingga bisa dipikirkan kelak sosialisasinya yang lebih sistematis.
Kalau tidak, tidak akan cukup waktu untuk menjelaskan bahwa tidak lulus Si Ujo itu sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting si karyawan mau belajar lagi mengenai ilmu yang terkait dengan pekerjaannya dan mau terus meningkatkan kompetensinya. Untuk itu si karyawan, setelah merasa kompetensinya meningkat, bisa ikut Si Ujo lagi. Bagaimana kalau tidak lulus lagi? Bisa belajar lagi dan mengikuti Si Ujo lagi. Bagaimana kalau lagi-lagi tidak lulus? Tetap tidak akan ada penilaian bahwa yang bersangkutan adalah seorang yang bodoh. Kalau sudah tiga kali ikut Si Ujo tetap tidak lulus, maka kesimpulan utama yang akan diambil adalah: karyawan tersebut tidak menyenangi pekerjaannya sekarang. Baik karena tidak cocok dengan jiwanya maupun tidak cocok dengan lingkungannya. Jalan keluarnya: akan dicarikan pilihan-pilihan bidang tugas yang lebih cocok dengan kompetensinya.
Alhamdulillah, Si Ujo gagal terlaksana serentak di hari pertama itu. Kalau tidak, saya tidak akan menulis CEO Noted mengenai Si Ujo ini. Kalau tidak, saya tidak akan terbangun jam 03.00 dan langsung tahajud di depan laptop ini. Kalau tidak, saya pun tidak akan belajar lebih banyak mengenai wisdom kekaryawanan.
Ada Alhamdulillah yang lain.

Direktorat SDM PLN Pusat baru saja selesai melakukan survey EES (Employee Engagement Survey) terhadap karyawan PLN. Hasilnya sangat menggembirakan. Begitu menggembirakannya sehingga sebenarnya sebagian tujuan Si Ujo sudah terbaca di hasil survey ini.  Survey apa pula itu? Ini adalah survey untuk mengetahui keterikatan seorang karyawan (termasuk keterikatan emosionalnya) kepada perusahaan. Dalam hal ini:  seberapa besar rasa keterikatan emosional seorang karyawan PLN kepada PLN.
Ini penting untuk mengetahui lebih lanjut apakah karyawan PLN itu mencintai secara sungguh-sungguh perusahaannya atau tidak. Tegasnya, apakah masih banyak karyawan yang masa bodoh atau apatis terhadap PLN bahkan memusuhi PLN. Kalau banyak karyawan yang apatis bisa diartikan bahwa si karyawan tidak sungguh-sungguh dalam bekerja.  Bagaimana hasil EES itu? “Di banding survey di masa lalu hasilnya meningkat drastis,” ujar Bu Diana dari direktorat SDM. “Dulu levelnya hanya 5. Dari hasil survey EES sekarang ini terbukti sudah meningkat menjadi 7,” tambahnya. Apakah survey ini valid? “Valid. Survey ini diikuti oleh 20.000 karyawan,” tambah Pak Dadang Daryono yang mengepalai divisi sistem SDM. Kalau pesertanya memang sudah sampai 20.000 orang tentu hasilnya sangat valid. Bahkan ini bisa disebut bukan survey lagi, melainkan (untuk meminjam istilah Pak Murtaqi Syamsuddin) sudah sensus.
Alhamdulillah, tinggal sedikit lagi karyawan yang masih merasa tidak memiliki hubungan emosional dengan PLN.
Kalau begitu, apakah Si Ujo masih tetap akan diadakan? Tentu. Hanya saja menunggu infrastrukturnya dibenahi dulu. Siapa tahu, sebagian kecil karyawan yang keterikatan emosionalnya kepada perusahaan masih rendah itu datang dari mereka yang kurang memiliki kompetensi. Kalau mereka ini bisa diketahui dan kemudian bisa dicarikan jalan keluar (belajar sendiri, disekolahkan, dialihkan bidangnya) tentu hasilnya jauh lebih sempurna bagi PLN. Mengapa kita harus lebih baik lagi? Bukankah nilai 7 sudah baik? Karena: PLN  harus harry jaya, eh, harus kembali jaya!
Alhamdulillah Si Ujo masih belum dilaksanakan kali ini.

Dahlan Iskan
CEO PLN

Menebus Dosa, Bermalam di Penyabungan

SAYA harus minta maaf, entah kepada siapa. Sebagai orang yang harus mengurus kepentingan listrik untuk rakyat seluruh Indonesia, nyatanya saya baru tahu kali ini bahwa ada kota yang bernama Penyabungan Ini pun saya ketahui secara kebetulan. Yakni saat saya melakukan perjalanan darat yang panjang dari Padang di Sumbar ke Siborong-borong di Sumut. Sebagai penebusan dosa itu, saya memutuskan untuk bermalam di Penyabungan seraya membatalkan hotel di kota yang lebih besar, Padang Si dempuan. Apalagi saat tiba di Penyabungan jam sudah menunjukkan pukul 23.00. Belum makan malam pula. Juga masih harus mengadakan rapat dengan para pimpinan PLN ranting se-Tapanuli Selatan. Rapat tengah malam yang menyenangkan.

Apalagi sudah tidak banyak lagi persoalan. Semua pimpinan ranting sudah hafal di luar kepala jumlah trafo di wilayah masing-masing. Juga hafal berapa kali mati lampunya. Mereka juga hafal mengelola berapa penyulang dan berapa kali penyulang itu mengalami gangguan. Lalu, apa saja yang mengakibatkan gangguan itu. Dulu tidak mungkin mengingat penyebab gangguan seperti itu saking banyaknya gangguan. Satu-satunya persoalan berat di Tapanuli Selatan tinggal satu: ada sebuah penyulang yang kelewat panjang, sampai 300 km. Yakni penyulang yang mengalirkan listrik dari gardu induk (GI) di Sidempuan ke sebuah kota kecil yang terletak di pesisir barat Tapanuli. Yakni Kota Natal.

Akibatnya, tegangan listrik di Natal sangat lemah. Tidak kuat untuk menyalakan TV di malam hari. Dalam rapat menjelang jam 00.00 itu pun, kami putuskan: mengadakan pembangkit listrik kecil di ujung penyulang itu di Natal. Ini harus sudah terlaksana dalam tiga bulan ke depan. Pimpinan PLN Wilayah Sumut Krisna Simbaputra yang bertanggung jawab mengadakannya. Persoalan lain yang kecil-kecil akan diatasi sendiri oleh para pimpinan ranting. Tidak ada lagi krisis listrik di sini. Daftar tunggu juga sudah habis. Mati lampu juga sudah jarang. Maka, pada sisa malam itu, di sebuah hotel yang tidak berbintang, kami bisa tidur nyenyak di Penyabungan. Saya heran melihat Kota Penyabungan ini: mengapa sampai pukul 23.00 masih banyak toko yang buka. Kota masih terang benderang. Sayangnya, saya tidak berhasil mendapat jawabnya.

Pukul 05.00, ketika Penyabungan masih gelap, kami sudah harus berangkat ke Padang Sidempuan, Sarulla, dan ke Siborongborong. Dari semua titik itu, tentu Sarulla yang paling menggiurkan: ada proyek geothermal 330 MW yang macet sangat lama di situ. Ini sungguh menantang. Proyek ini sudah lebih 10 tahun tidak jalan. Persoalannya pun sangat ruwet. Padahal, wilayah sekitar sangat membutuhkannya. Padahal, lahannya sudah siap. Padahal, potensi panas buminya sudah nyata. Padahal, yang diperlukan tinggal keputusan. Dengan melihat sendiri Sarulla, saya kian yakin bahwa PLN –tidak perlu begitu banyak pihak– bisa menyelesaikannya. PLN kini memang lagi berjuang untuk mendapatkan kembali proyek yang dulu pernah dimiliki oleh PLN itu. Dalam rapat-rapat di berbagai forum yang sangat tinggi, saya menjamin, kalau proyek ini ditangani PLN, tahun depan Sarulla sudah menghasilkan listrik.

Tentu bertahap dari 10 MW, lalu 75 MW, dan akhirnya 330 MW. Direktur Perencanaan dan Teknologi Nasri Sebayang, yang dalam perjalanan ini lebih banyak pegang kemudi, sudah membuat perencanaan proyek Sarulla dengan sangat matang. Persiapan pengadaannya pun sudah dia selesaikan. Direktur keuangan yang tumben kali ini tertarik ikut safari, Setyo Anggoro Dewo, juga sudah menghitung betapa feasible-nya proyek ini. Direktur Operasi Indonesia Barat Harry Jaya Pahlawan sudah sangat menunggu listrik itu untuk kemajuan Sumut. Betapa siapnya PLN menggarap proyek ini. Jauh lebih realistis daripada dikerjakan sekaligus oleh investor, tapi baru menghasilkan listrik lima tahun lagi.

Itu pun kalau investor tersebut bisa menyelesaikan persoalan yang selama ini begitu rumitnya. Perjalanan panjang setelah Lebaran ini ditutup dengan kunjungan ke gubernur Sumut di Medan. Apa lagi agendanya kalau bukan soal izin lokasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Asahan III yang tidak kunjung keluar itu. Sebuah pertemuan yang sangat terbuka yang akhirnya kami tahu mengapa izin itu sudah enam tahun belum juga kami dapat. Begitu banyak kota kecil yang baru kali ini saya lewati: Lubuk Sikaping, Bonjol, dan Pasaman di Sumbar sampai ke nama-nama seperti Kotanopan, Siabu, dan Sipirok di perbatasan Sumut. Nama-nama itu, termasuk nama Penyabungan yang mengesankan itu, akan terpatri abadi di sanubari. Termasuk persoalan yang ada di dalamnya.

Dahlan Iskan

CEO PLN

LUPAKAN

Membangun Dua Pondasi Tanpa Banyak Bunyi

Meski sudah 1,5 tahun saya jadi direktur utama tapi belum juga hafal singkatan penting di PLN yang satu ini: P2APST. Singkatannya saja tidak hafal apalagi kepanjangannya!

Padahal sesekali saya harus mengucapkannya. Misalnya kalau lagi rapat direksi. Setiap kali harus mengucapkannya saya harus menengok dulu ke Pak Murtaqi, Direktur Bisnis dan Manajemen Resiko. Beliaulah yang paling fasih mengucapkan singkatan itu karena memang beliau yang membidani kelahirannya, merancang sistemnya dan dengan antusias mengembangkannya.

Biar pun tidak hafal singkatannya saya sangat paham kegunaannya:  agar pembayaran listrik bisa dilakukan secara on-line, real time dan terpusat. Inilah sistem untuk mengakhiri zaman pembayaran listrik tradisional: antre di loket PLN berjam-jam setiap menjelang tanggal 20.

Tentu tujuan utamanya bukan untuk menghilangkan antrean itu. Ada yang lebih mendasar: agar uang yang masuk ke PLN bisa terkontrol rapi sejak dari pembayaran oleh pelanggan sampai ke kas perusahaan di kantor pusat. Jangan lagi ada sistem uang dibayarkan di loket ranting, baru disetorkan ke cabang, lalu ke wilayah, lalu ke pusat. Apalagi kalau pencatatan uang itu dilakukan secara manual dan transfer ke jenjang-jenjang berikutnya masih secara tradisional.

Lebih hebat dari itu sistem apa tadi —eh, P2APST– itu mampu langsung tersambung ke komputer yang memproses pekerjaan keuangan berikutnya: pembuatan laporan dan audit. Maka, dengan sistem ini proses keuangan di PLN menjadi sangat terkontrol, canggih dan modern. Sudah bisa dipertandingkan dengan perusahaan kelas dunia lainnya.

Manfaat besar lain dari sistem ini adalah: menyelamatkan teman-teman PLN di seluruh Indonesia dari resiko terperosok lubang yang dalam. Peluang untuk menyeleweng bagi ribuan kasir PLN di seluruh pelosok nusantara menjadi hilang. Peluang untuk terjadinya sebuah kolusi juga berkurang.

Banyak sekali kasus seseorang itu mula-mula sangat jujur dan terpercaya. Dia berubah menjadi penyeleweng semata-mata karena diberi peluang untuk itu. Dalam kasus seperti ini mungkin dosa perbuatan tersebut harus dipikul bersama antara yang menyeleweng dan yang memberikan peluang untuk menyeleweng.

Tapi dengan sistem yang satu itu peluang untuk terjadi penyalahgunaan keuangan kian tertutup. Dengan sendirinya. Kadang sistem memang lebih efektif mencegah kejahatan daripada khotbah –terutama untuk hal-hal yang manusiawi seperti itu. Semoga pencipta sistem anti-kejahatan juga mendapatkan pahala sama besar dengan para pengkhotbah. Maka tak salah bila banyak tokoh Islam yang menyebutkan Amerika Serikat itu lebih islami dari banyak negara berpenduduk mayoritas Islam. Ini antara lain karena banyaknya sistem di sana yang menutup peluang orang untuk berbuat jahat.

Tentu masih banyak manfaat lain dari P2APST yang terlalu panjang untuk dirinci  di sini. Yang pasti P2APST harus dicatat dalam sejarah PLN. Bahwa kita di tahun 2011 ini sudah mampu mengubah sistem pengelolaan pembayaran rekening listrik yang semula sangat ruwet itu.

Sebenarnya P2APST direncanakan baru akan berhasil diterapkan di seluruh Indonesia akhir tahun 2012. Namun berkat kerja keras dan kerja cerdas teman-teman PLN di bawah komando Pak Murtaqi ini P2APST bisa diselesaikan bulan lalu. Maju 1,5 tahun! Wilayah sejauh, seterpencil dan serumit Papua pun sudah melaksanakan P2APST.

Maka sejak Juli ini, kalau ada orang di Kaimana, atau Nabire, atau Wamena yang hari ini membayar listrik, hari ini juga, jam ini juga, uangnya sudah sampai di Bu Tjutju Kurnia yang berkantor di lantai 6 PLN Pusat di Jakarta. Ketika semua direksi rapat kerja di Melak, pedalaman Kaltim, dua minggu lalu sistem ini juga sudah bisa berjalan di “ibukota” suku Dayak itu. Warga di tengah hutan itu bisa membayar listrik di agen-agen pembayaran melalui sistem komputer dan uangnya langsung masuk ke sentral keuangan. Maka sekarang ini, Bu Tjutju sudah bisa tahu persis berapa uang masuk setiap hari dari seluruh Indonesia. Tidak lagi tergantung dari laporan yang berjenjang itu.

Saya sangat bersimpati pada teman-teman PLN yang menyiapkan dan mengembangkan sistem ini. Kerjanya siang malam tapi tidak banyak orang yang tahu. Inilah mereka yang bekerja secara diam-diam tapi menghanyutkan! Inilah teman-teman PLN yang bekerja keras tapi tidak akan pernah mendapat  apresiasi secara luas. Kerja ihklas lebih menonjol di sini.

Dengan selesainya P2APST masih ada pekerjaan berikutnya yang menanti kita. Kali ini menjadi giliran teman-teman yang ada di jajaran distribusi di seluruh Indonesia: mencocokkan jumlah kWh yang tersalur dengan berapa besar uang masuk yang seharusnya. Tanpa P2APST pengecekan seperti itu akan memakan energi yang luar biasa dan belum tentu kita mampu melakukannya. Tapi, sekarang, dengan sistem itu teman-teman di jajaran distribusi bisa lebih fokus untuk melihat pelanggan mana  yang pembayaran listriknya tidak sesuai dengan jumlah kWh yang tersalur dari jaringan tegangan menengah di suatu lokasi.

Satu lagi pondasi penting yang lagi dibangun di PLN: Si Ujo. Teman-teman di jajaran SDM sedang menyiapkan program uji kompetensi untuk seluruh karyawan PLN. Inilah pekerjaan berat yang untuk menyelesaikannya diperlukan kecerdasan dan ketekunan. Inilah pekerjaan besar yang jauh dari pujian banyak orang.

Sistem uji kompetensi yang dirancang ini tidak kalah canggih dengan P2APST. Penyiapannya sudah selesai. Uji coba sudah dilakukan. Tinggal pelaksanaan uji kompetensinya saja yang Insya Allah dilakukan awal September, setelah lebaran.

Melihat materi uji kompetensi itu saya bisa membayangkan betapa besar pekerjaan ini. Kalau pemrakarsanya tidak memiliki passion yang tinggi tidak mungkin bisa terwujud. Begitu komplit materinya (untuk semua sektor pekerjaan di PLN) dan begitu canggih sistemnya. Sampai-sampai di dalam hati saya terpikir: alangkah cocoknya kalau ujian nasional sekolah menggunakan system Si Ujo  ciptaan teman-teman direktorat SDM PLN ini.

P2APST dan Si Ujo adalah dua pondasi penting PLN yang ikut menentukan kejayaan PLN ke depan. Kalau uji kompetensi sudah terlaksana maka enam program besar utama telah terselesaikan oleh PLN tahun ini: mengakhiri krisis listrik, menyelesaikan daftar tunggu, mengakhiri wabah gangguan trafo, menerapkan P2APST di seluruh Indonesia, uji kompetensi untuk seluruh karyawan PLN dan mengakhiri wabah gangguan feeder (penyulang).

Bagaimana dengan mencukupi kebutuhan gas? Tentu direksi tidak akan mau kalah dengan anak buah!

Dahlan Iskan

CEO PLN

Puasa Sebulan Tanpa Maaf Lahir Bathin

Bulan puasa datang terlalu cepat di PLN. Mulai 1 Mei nanti orang-orang PLN sudah harus puasa: puasa SPPD. Satu bulan penuh tidak akan ada biaya perjalanan dinas. Orang-orang PLN ingin membuktikan bahwa SPPD bukanlah sumber mata pencaharian tambahan. SPPD bukanlah perjalanan gratis untuk tujuan yang kurang penting. SPPD bukanlah sumber pemborosan perusahaan.

Tentu banyak juga yang tidak setuju diberlakukannya “puasa SPPD” ini. Ada yang menggunakan alasan ilmiah, ada juga yang sekedar emosional. Bahkan ada yang memperalat senjata anti korupsi yang lagi digalakkan di PLN: puasa SPPD ini akan membuat korupsi berkembang karena pada bulan Mei tidak ada pengawasan. Pokoknya macam-macam alasan yang dikemukakan. Intinya ada yang keberatan bulan Mei ditetapkan sebagai bulan tanpa SPPD. Untunglah mayoritas menyatakan bangga bahwa PLN berani mencoba berbuat radikal dalam memperbaiki dirinya.

Banyak hikmah yang akan kita dapat dari “puasa SPPD” sebulan penuh ini. Penggunaan teknologi telewicara akan meningkat. Selama ini PLN sudah menyewa mahal teknologi telewicara tapi jarang sekali dimanfaatkan. Banyak juga persoalan bisa diselesaikan dengan email, tapi cara modern dan murah ini masih belum sepenuhnya menjadi budaya.

Di PLN ini terlalu banyak rapat. Dosa terbesar dilakukan PLN Pusat. Undangan rapat dari PLN Pusat luar biasa banyaknya. Bahkan sering tidak masuk akal. Rapatnya dua jam tapi SPPD-nya bisa dua hari. Ini karena ketika menentukan jam rapat tidak mempertimbangkan efisiensi SPPD. Misalnya saja mengundang rapat jam 09.00. Peserta yang dari luar Jakarta mau tidak mau sudah datang sehari sebelumnya. Ada juga persoalan “siapa” mengundang “siapa”. Terlalu banyak pejabat yang mengundang pejabat lainnya.

Memang agak gila juga penetapan “puasa SPPD” ini. Misalnya bagaimana kalau terjadi bencana, katakanlah, ada tower yang roboh. Masak, sih, tidak ada SPPD? Khusus untuk yang satu ini Direksi berdebat panjang. Semula ada keinginan agar “untuk hal-hal yang emergensi akan ada pengecualian”. Tapi pendapat ini lemah karena di negeri ini terlalu gampang menetapkan yang kurang emergensi menjadi sangat emergensi. Lalu ada pikiran “untuk hal-hal yang luar biasa bisa minta dispensasi”. Ini pun dianggap lemah karena akan menimbulkan administrasi birokrasi yang ruwet. Maka, akhirnya ditetapkan: tidak ada pengecualian, tidak ada dispensasi, tidak ada toleransi. Semua itu dianggap godaan yang harus dilawan. Sekali pemimpin tidak tahan akan godaan, maka godaan-godaan berikutnya akan menyusul. Bahkan, kemudian, terhadap godaan yang kecil pun tidak akan tahan.

“Tahan godaan” inilah yang menjiwai sikap “puasa SPPD” secara konsisten. Tentu ada korbannya. Salah satu korban itu adalah saya sendiri. Beberapa bulan lalu, jauh sebelum keputusan “puasa SPPD” ini ditetapkan saya sudah menyetujui diadakannya konferensi internasional meteran listrik di Bali di bulan Mei. Acara ini adalah acara tahunan dan tuan rumahnya berganti-ganti. Tahun ini Indonesia yang jadi tuan rumah.

Tentu harus ada orang PLN yang pergi ke Bali. Termasuk harus ada orang PLN yang jadi panitianya. Inilah godaan setan paling nyata yang langsung menimpa saya. Adalah salah saya mengapa menyetujui acara itu. Mengapa saya tidak minta jauh-jauh hari agar acara itu digeser sebulan. Mengapa tidak memindah acara itu di Jakarta.

Tapi nasi sudah menjadi sushi. Acara itu sudah terlalu dekat sehingga tidak mungkin diapa-apakan. Maka dalam Rapat Direksi di Pangandaran akhir April lalu saya menyatakan bahwa semua biaya orang PLN yang ke acara itu akan saya tanggung secara pribadi. Beres.

Ternyata belum. Ada kejadian lain yang juga membawa korban. DIROP Indonesia Timur, Pak Vickner Sinaga, mengemukakan bahwa pertengahan Mei itu ada proyek yang harus disertifikasi. Ini juga buah simalakama. Tidak disertifikasi berarti pemanfaatkan proyek tertunda. Disertifikasi berarti harus mengundang orang jasa sertifikasi ke lokasi yang berarti harus ada SPPD.

Mau tidak mau si malakama membawa korban. Orang Minang memang bisa menyelesaikan problem buah yang satu ini dengan cerdas. Kalau dimakan mati ibu dan tidak dimakan mati ayah, maka orang Minang memutuskan untuk menjual saja buah itu: tidak ada yang perlu mati, bahkan bisa mendapatkan uang. Namun dalam kasus sertifikasi ini harus ada yang mati. Pak Vickner harus menanggung secara pribadi biaya mendatangkan orang Jaser itu ke lokasi. Kebetulan Pak Vickner punya restoran masakan Batak yang sangat maju di Balikpapan. Anggap saja ini zakatnya!

Adilkah Pak Vickner harus menanggung “dosa” ini? Menurut saya adil. Sebab proyek itu mestinya sudah selesai bulan-bulan sebelumnya. Kalau saja proyek itu tidak terlambat, tentu pensertifikasiannya bisa dilakukan di bulan April.

Hikmah lain yang ingin kita dapatkan adalah ini: seberapa sudah majunya proses manajemen di PLN. Manajemen yang baik tentu yang bisa mengatasi persoalan ketika persoalan itu muncul. Manajemen yang baik adalah yang juga baik sejak dari perencanaannya. Bulan tanpa SPPD ini sudah diputuskan tiga bulan sebelumnya. Kalau pun saat itu semua jenjang manajemen melakukan proses manajemen yang baik tentu antisipasinya sudah dilakukan dengan baik.

Maka menjelang datangnya bulan puasa SPPD ini saya mengucapkan selamat berpuasa. Ini puasa yang benar-benar puasa karena setelah sebulan berpuasa nanti tidak akan datang yang namanya hari raya! Mohon maaf lahir bathin!

Dahlan Iskan

CEO PLN

untuk menanggapi CEO's Note ini ke : ceonote@pln.co.id